Mutasi, Antara Berkah dan Musibah

Administrator
100 view
Mutasi, Antara Berkah dan Musibah
NET.
Ilustrasi.

MUTASI sangat diperlukan agar seorang pejabat tidak merasa bosan atau mengalami kejenuhan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Beberapa ahli berpendapat, bahwa kegairahan dan semangat kerja seorang dalam memangku jabatan atau pekerjaan akan mencapai titik kulminasinya antara tahun ke dua dan ke lima dari masa jabatannya.

Sehingga banyak jabatan dalam pemerintahan ditentukan masa jabatannya antara 2 – 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa suatu jabatan yang lebih dari lima tahun akan menimbulkan kebosanan dan dapat menimbulkan kemerosotan dan mengurangi kinerja pejabat tersebut.

Oleh karena itu, mutasi pegawai dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja atau memperbaiki lembaga organisasi. Kebijakan untuk melakukan mutasi merupakan sesuatu yang sangat normatif. Dalam urusan mutasi, kebijakan kepala daerah adalah salah satu hal yang mutlak dilakukan. Jika mutasi tidak dilakukan maka ada sesuatu yang “tidak beres” dalam mengelola daerah.

Bagi pegawai yang memahami betul tentang tugas dan makna sumpah atau janji saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka merasa biasa dan bahkan diuntungkan dengan adanya mutasi. Karena itu, mutasi harus dipahami sebagai berkah dan bukan musibah.

Selama ini, sebagian PNS menganggap bahwa mutasi merupakan hukuman. Padahal itu hanyalah sebuah opini yang tidak bisa dibuktikan keabsahaannya. Yang dikatakan hukuman itu apabila seorang pejabat atau pelaksana ditempatkan tidak sesuai dengan pangkat dan atau golongan yang bersangkutan. Tapi sepanjang ditempatkan sesuai dengan pangkat atau golongan dari pejabat atau pelaksana yang bersangkutan, itu adalah hal yang normatif.

Mutasi memang peristiwa yang unik dilingkungan PNS. Disisi lain, mutasi adalah sebuah berkah. Pada peristiwa yang sama, bagi sejumlah PNS menganggap mutasi merupakan siksaan. Penyebabnya bisa karena bosan dengan suasana kerja, maupun ambisi untuk mendapat tantangan baru atau jabatan baru. Namun tidak dipungkiri, kata mutasi merupakan sebuah kata yang seram dikuping pejabat atau pelaksana di lingkungan pemerintahan.

Untuk itu, PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai dituntut harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, sehingga dimanapun ditempatkan akan bisa menyesuaikan dan akan lebih produktif lagi sesuai dengan tujuan mutasi.

Pengambil kebijakan juga diharapkan menempatkan aparatur sesuai kebutuhan dan analisis kompetensi berdasarkan amanat UU Aparatur Sipil Negara. Dari hasil analisis ini akan mendapatkan calon aparatur yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan instansi. Salah satunya melalui proses assesment bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator untuk menjaring aparatur yang berkompetensi dan berkinerja baik.(*)

#OPINI

Penulis
Redaksi.
Tag:Opini
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers majalahkupas.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online majalahkupas.com Hubungi kami: redaksi.majalahkupas@gmail.com