Kasihan Dumai, tak Masuk Hitungan di Blok Rokan

Administrator
86 view
Kasihan Dumai, tak Masuk Hitungan di Blok Rokan
Kompas.
Sumur Minyak di Blok Rokan - Riau.

Dumai adalah pelabuhan ekspor utama minyak mentah. Di sini juga ada Industri pengolahan bbm, yang dinilai beresiko tinggi. Tapi mengapa Dumai tak dapat dana bagi hasil di Blok Rokan?

MASYARAKAT Kota Dumai mulai lantang menyuarakan hak untuk mendapatkan dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) di ladang minyak Blok Rokan, pasca habis masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia pada bulan Agustus 2021 ini. Pasalnya, daerah ini tidak masuk hitungan dalam dana bagi hasil yang diperoleh Provinsi Riau sebesar 10 persen dari Participating Interest (PI).

Provinsi Riau mendapat dana bagi hasil PI sebesar 10 persen dari keuntungan pengelolaan Blok Rokan, sebagaimana diatur dalam dalam Kepmen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Secara resmi keputusan tersebut disetujui dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Migas di Komisi VII DPR RI baru-baru ini.

Dari keuntungan 10 persen yang diperoleh Riau itu, Kota Dumai tidak mendapat bagian dana bagi hasil migas. Sebab, Dumai bukan daerah penghasil, tapi hanya sebagai daerah pengolah migas.

Berbagai komponen masyarakat Kota Dumai menyesalkan hal itu. Mereka pun menggelar deklarasi menuntut dana bagi hasil migas dari Blok Rokan tersebut. Dalam rembug rakyat dan deklarasi tersebut berbagai komponen masyakat menyatakan sikap merapatkan barisan perjuangan rakyat Dumai atas alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Mereka pun menyiapkan langkah-langkah strategis dalam perjuangannya.

Sebagai daerah pengolah migas, Kota Dumai dinyatakan layak untuk mendapatkan dana bagi hasil di Blok Rokan. Sebab, aktivitas pengolahan minyak di Kilang Minyak Putri Tujuh tersebut mengandung risiko yang tinggi, yaitu risiko pencemaran, bencana, gangguan keamanan, dan lainnya.

“Di Kota Dumai terbentang kegiatan hulu dan hilir migas. Pipa-pipa dan tangki-tangki refinery berjejer di daerah ini. Apa yang didapatkan masyarakat dari semua itu,” ujar Agus Budianto, salah seorang inisiator perjuangan masyarakat Dumai dalam menuntut dana bagi hasil di Blok Rokan tersebut.

Sementara anggota DPRD Riau Abdul Kasim mengatakan perbedaan pendapat dalam berjuang itu biasa, demi kepentingan daerah. Bukan demi tujuan kepentingan individu ataupun golongan tertentu.

Dia berharap kepada Pemangku kekuasaan di Bumi Melayu ini supaya mengambil kebijakan yang selalu mengedepankan persatuan dalam menjaga marwah negeri.

"Kita ingin bagaimana Blok Rokan ini memberikan keseimbangan dalam pembangunan di setiap kabupaten/kota di Riau. Serta memberikan kesempatan yang luas bagi putra putri daerah ini untuk ikut berperan," ujarnya.

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution kepada wartawan mengaku sangat gembira atas hak bagi hasil PI 10 persen untuk daerah Riau.

Ditambah lagi diberikannya hak investasi bisnis to bisnis dalam pengelolaan Blok Rokan itu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau dan Badan Usaha Milik Adat (BUMA) LAM Riau.

Namun, dia tidak menyinggung tentang pengelolaannya lebih lanjut atas dana bagi hasil untuk daerah-daerah kabupaten/kota.

"Di luar dari hak PI 10 persen, Pemprov melalui BUMD-nya masih dapat kesempatan untuk ikut berinvestasi Bisnis to Bisnis atas hak kelola 90 persen lagi di Blok Rokan itu. Begitu pula LAMR juga mendapat hak investasi di Blok Rokan itu," ucapnya.***

Penulis
Yusnaidi Abdullah
Editor
Irwan Siregar
Tag:Dumai
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers majalahkupas.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online majalahkupas.com Hubungi kami: redaksi.majalahkupas@gmail.com