Alat Berat Layani Masyarakat

Administrator
59 view
Alat Berat Layani Masyarakat

Bidang Alat Berat dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Dumai memprioritaskan penggunaan alat berat untuk melayani kepentingan masyarakat. Selain meminimalisir banjir melalui pengerukan drainase maupun parit, sekaligus mensupport kepentingan sosial kemasyarakata lainnya.

KENDATI dengan jumlah peralatan yang sangat terbatas, namun Bidang Alat Berat dan Bina Konstruksi PUPR Kota Dumai tetap berupaya maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat. Hal itu sejalan dengan perintah Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS terkait pentingnya peningkatan layanan publik menuju arah yang lebih baik.

Sejak beberapa waktu belakangan ini, alat berat yang dibeli dengan uang negara itu tampak lebih banyak beroperasi di seputaran daerah pemukiman warga. Selain pembersihan parit atau drainase, juga digunakan untuk perbaikan jalan rusak atau berlubang. Tidak hanya itu, alat berat juga dimanfaatkan untuk membersihkan lokasi pandam pekuburan serta membantu penggalian untuk penanaman pondasi bangunan masjid.

Hanya saja layanan tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal ini karena terbatasnya unit peralatan yang dimiliki. Untuk itu diberlakukan sistem antrian sesuai permohonan yang masuk ke Bidang Alat Berat dan Bina Konstruksi PUPR Dumai. Namun yang bersifat darurat, mendapat prioritas untuk didahulukan. Salah satunya penggalian drainase atau parit tersumbat yang berpotensi menyebabkan banjir.

Kepala Bidang Alat Berat dan Bina Konstruksi PUPR Dumai, Riski Kurniawan Tri Syahputra, ST, MIP kepada Kupas Media Grup menjelaskan pihaknya mendukung penuh agenda dan program kepala daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Salah satunya dengan memangkas birokrasi peminjaman alat berat untuk kepentingan masyarakat. Cukup dengan surat permohonan yang diketahui RT, lurah atau anggota dewan.

“ Prosedur peminjaman alat berat sangat mudah sekali. Ajukan permohonan yang diketahui RT, Lurah atau anggota dewan. Kita masukkan dalam daftar antrian untuk diproses kontrak sosialnya. Tapi kalau sifatnya darurat langsung dikerjakan dan administrasi menyusul,” ungkap Riski Kurniawan.

Menyangkut BBM yang dibutuhkan, dikatakan Riski Kurniawan untuk sementara dibebankan kepada pihak peminjam. Hal itu karena tidak adanya anggaran BBM yang dialokasikan di Bidang Alat Berat dan Bina Konstruksi.

“ Sejak 2 tahun ini tidak bisa menganggarkan BBM dalam sistem inputan SIPD. Makanya sementara ini disepakati BBM ditanggung oleh pihak peminjam,” ungkap Riski Kurniawan.

Pada kesempatan itu, Riski juga sekaligus membantah sejumlah asumsi negatif yang berkembang saat ini. Terutama terkait sulitnya meminjam alat berat untuk kepentingan masyarakat karena lebih mengutamakan pendapatan melalui penyewaan kepada pihak luar.

“ Jadi isu miring itu tidak benar, kita punya banyak data serta dokumentasi terkait pelayanan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Tapi penting juga untuk diketahui, kita juga dibebankan target PAD, dan tentunya bisa kita dapatkan melalui penyewaan. Namun pesan Pak Wali melalui Plt Kadis PUPR, tugas utama kami tetap memberikan pelayanan sosial,” papar Riski Kurniawan.

Menurut Riski, persoalan yang dihadapi hari ini sebenarnya terkait terbatasnya peralatan yang dimiliki. Sejak 10 tahun belakangan, bisa dikatakan minim sekali penambahan alat berat. Dari tahun ke tahun cuma dilakukan perbaikan. Hanya ada dua alat baru, yakni excavator mini dan alat berat jenis amphibi melalui pengadaan TA 2020 dan 2021.

Pengadaan excavator mini dilakukan pada tahun 2020 lalu guna menunjang kerja dan meningkatkan PAD. Ini terwujud berkat dukungan pemerintah dan DPRD setelah hampir 7 tahun menunggu. Pengadaannya melewati proses yang sangat singkat yakni melalui E-Katalog di Kementerian PUPR. Alat tersebut sampai di Dumai, Senin (30/11/2020) silam.

Sementara pengadaan alat berat jenis Amphibi dengan anggaran hampir Rp4 miliar nyaris batal akibat dampak refocusing anggaran 2021. Namun mengingat pentingnya keberadaan alat tersebut untuk normalisasi Sungai Dumai dalam rangka penanganan banjir, Walikota Dumai memutuskan anggaran Amphibi tidak masuk dalam refocusing. Informasinya, dalam waktu dekat alat berat tersebut bakal sampai di Dumai.

Riski Kurniawan bersyukur karena Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS ikut mensupport pengadaan alat berat jenis amphibi tersebut. Apalagi mengatasi persoalan banjir masuk dalam target 100 hari kerjanya, disamping pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“ Beliau kerap turun langsung memantau kondisi banjir maupun aliran sungai. Dengan keberadaan alat berat jenis amphibi, mudah-mudahan secara bertahap persoalan banjir bisa kita atasi,” ujar Riski.

Idealnya butuh dua unit alat amphibi untuk normalisasi sungai dan pembuatan embung agar aliran air lancar dan tidak menggenangi kawasan pemukiman penduduk. Saat ini alat yang dimiliki dinas PUPR ada 12 unit. Dari seluruh alat hanya long arm yang masih bisa difungsikan untuk normalisasi sungai.

Pantauan di lapangan, sejumlah alat berat kondisinya tampak sudah berkarat dan hampir uzur dimakan usia. Dari total 12 unit alat berat yang dimiliki, hanya sebagian kecil yang bisa difungsikan secara maksimal untuk menunjang kegiatan rutin pemerintah dan membantu giat sosial di masyarakat. Ke-12 unit alat berat itu diantaranya Excavator Mini, Baby Buldoser, JCB dan Long Arm.***

Penulis
Redaksi.
Tag:Dumai
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers majalahkupas.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online majalahkupas.com Hubungi kami: redaksi.majalahkupas@gmail.com